Tabrak Aturan dan Berpotensi Rugikan Negara, Serikat Pekerja PLN UID S2JB Tolak Mekanisme Power Wheeling
Sekretaris DPD SP PLN UID S2JB, Iman Aswilton mengatakan, power wheeling secara langsung hanya akan menguntungkan dua pihak saja, yaitu pihak pembangkit dan pembeli listrik. Sedangkan pihak lain di luar keduanya akan dirugikan, yakni PLN, keuangan negara dan masyarakat.
"Harga listrik yang berlaku setelah skema ini diterapkan bisa membengkak hingga tiga kali lipat," kata Iman.
Iman menuturkan, jaringan PLN berpotensi mengalami kelebihan beban dengan bertambahnya pasokan listrik karena power wheeling ini. "Beban PLN dalam memelihara dan meningkatkan jaringan transmisi dan distribusinya akan semakin berat," ungkapnya.
Saat ini, kata Iman, PLN sudah dalam kondisi terpuruk lantaran ketentuan take or pay yang diterapkan di sektor pembangkit. PLN harus menanggung biaya produksi listrik yang dihasilkan oleh independent power producer (pembangkit listrik non-PLN) meskipun sudah dalam kondisi oversupply.
"Makanya, PLN sudah banyak menghentikan operasional sejumlah pembangkitnya untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dari produksi listrik," bebernya.
Diberlakukannya power wheeling nantinya, menurut Iman, akan semakin memperparah kondisi keuangan PLN. Tentu, kondisi itu juga bisa berimbas terhadap keuangan negara dan biaya listrik masyarakat.
"Kami dengan tegas menolak rencana penerapan mekanisme power wheeling ini karena hanya menguntungkan beberapa pihak saja," tandasnya.
Power Wheeling Perparah Kondisi Oversupply Listrik
PLN saat ini sudah sangat dirugikan dengan sistem ketenagalistrikan nasional yang sedang mengalami oversupply. Lewat ketentuan take or pay, PLN harus menanggung biaya produksi listrik yang dihasilkan oleh IPP (pembangkit listrik non-PLN) meskipun sebagian besar energi yang dihasilkan tidak terpakai.
Sekretaris DPD SP PLN UID S2JB, Iman Aswilton didampingi Ketua DPC SP PLN UP3 Palembang, Rangga Zumartha mengatakan, secara nasional kondisi listrik oversupply hingga 6-7 Gigawatt per tahun. Prediksinya pada 2026 mendatang, kondisi oversupply bisa bertambah 3-6 Gigawatt per tahun.
"Jadi ada sekitar 6-7 Gigawatt yang biayanya harus ditanggung PLN setiap tahunnya lantaran kondisi oversupply," kata Iman.
Dia mengatakan, rencana Power Wheeling yang rencananya bakal dibahas DPR bersama Kementerian ESDM bakal memperparah kondisi oversupply. Sebab, swasta terus dibebaskan untuk membangun pembangkit hingga bisa menjual langsung ke pelanggan lewat jaringan PLN.
Selain itu, terdapat potensi jaringan PLN mengalami kelebihan beban dengan bertambahnya pasokan listrik karena power wheeling ini. Sementara, investasi jaringan transmisi dan distribusi harus tetap berjalan, baik pembangunan baru atau penguatan jaringan yang sudah ada sebelumnya, agar ketahanan sistem ketenaglistrikan tetap dapat ditingkatkan.
Kelanjutannya
"Power wheeling akan menyebabk...
- Hal 2 dari 3 Halaman -
Baca Juga
Editor: Ayik
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Satuoku.com, Yuk gabung di grup Telegram "1#OKU", caranya klik link ini : JOIN NOW, kemudian bergabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.
Popular
Patner
