Mekanisme Kerjasama Media Amburadul, Pengelola Anggaran Berdalih Tak Punya Payung Hukum
Disisi lain, Kabag Prokopim Setda OKU Febriandi saat di konfirmasi mengaku belum bisa menertibkan mekanisme kerjasama media dengan alasan Pemkab OKU ada payung hukum terkait mekanisme kerjasama media.
"Untuk pembenahan mekanisme kerjasama media kuncinya ada di Perbub, sedangkan OKU belum memiliki Perbub terkait hal tersebut,"kata Kabag Prokopim Febriadi.
Pihaknya berharap, DPRD OKU segera membahas Perbub tentang mekanisme kerjasama media,"Perbub sudah hampir setahun diajukan ke DPRD OKU, namun sampai sekarang belum di bahas,"tegasnya.
Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten OKU Rudi Hartono sangat menyangkan amburadulnya mekanisme kerjasama media yang di kelola oleh Bagian Prokopim Setda OKU.
"Kalau berdalih tidak ada payung hukum, kenapa masih ada media - media yang kerjasama memuat advertorial kegiatan Pemkab OKU, lantas menetapkan harga dan membayar kegiatan tersebut dasar hukumnya apa,"tegas Rudi.
Lebih lanjut Ketua SMSI OKU menegaskan, sekarang ini di beberapa daerah sudah banyak yang menggunakan E-katalog, Aplikasi SEKLIK, Mbizmarjet, sebagai acuan untuk menerima kerjasama media.
"Minimal meskipun belum mempu melaksakan belanja media menggunakan E-Katalog, dan aplikasi lain, setidaknya persyaratan media tersebut di verifikasi sebagaimana aturan yang berlaku, dan tidak terkesan "semau gue" mengatur belanja media,"
Kelanjutannya
Berdasarkan data di Bagian Pro...
- Hal 2 dari 3 Halaman -
Baca Juga
Editor: Ayik
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Satuoku.com, Yuk gabung di grup Telegram "1#OKU", caranya klik link ini : JOIN NOW, kemudian bergabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.
Popular
Patner
