Kebocoran HPS di OKU Timur: Dugaan Konspirasi dan Pelanggaran Hukum dalam Lelang Proyek
Pokja Tak Pernah Terima Softfile HPS
Dalam wawancara dengan BPK, Pokja Pemilihan menyatakan tidak pernah menerima softfile dokumen HPS dari PPK. Jika terjadi kebocoran HPS ke calon penyedia, maka bukan berasal dari Pokja.
Akibat dari masalah ini, Pemerintah Kabupaten OKU Timur kehilangan kesempatan mendapatkan penawaran harga yang lebih kompetitif. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja Pemilihan I, II, III, dan IV tidak mematuhi ketentuan evaluasi lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
K-MAKI Sumsel: Kebocoran HPS di OKU Timur adalah Perbuatan Melawan Hukum
Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Fery Ir. Fery Kurniawan, menegaskan bahwa kebocoran HPS ke kontraktor adalah perbuatan melawan hukum karena HPS merupakan rahasia negara. "Yang boleh diberikan kepada kontraktor hanya total harga pekerjaan, bukan HPS," katanya, Rabu (17/7/2024).
Pemberian HPS kepada kontraktor melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Sanksinya adalah pembatalan kontrak, denda kepada pihak yang berbuat atau berkonspirasi, serta black list.
Kelanjutannya
Menurutnya, indikasi kebocoran...
- Hal 2 dari 3 Halaman -
Baca Juga
Editor: RIivaldo
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Satuoku.com, Yuk gabung di grup Telegram "1#OKU", caranya klik link ini : JOIN NOW, kemudian bergabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.
Popular
Patner
